logo mamuju
Pembaruan terakhir: Rabu, 26 Juni 2019

IMG 2648

Silahkan Click Foto Untuk Melihat Dokumentasi Kegiatan

Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dibuka pukul 09.00 Wita bertempat di Aula Pengadilan Negeri Mamuju. diadakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Mamuju (tim PMPRB). Acara dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Bapak Herianto, SH., MH. dengan ucapan Syukur kepada Allah S.W.T.

Rapat Sosialisasi Reformasi Birokrasi diikuti oleh Tim Reformasi Birokrasi dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Mamuju. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Bapak Agung Hariyanto, SH sebagai Ketua Kelompok Kerja Area I (Manajemen Perubahan) dengan uraian sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi merupakan suatu Upaya dari pemerintah untuk mencapai Good Governance serta melakukan pembaharuan-pembaharuan dan perubahan-perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (Aparatur).

Dasar Hukum dari Reformasi Birokrasi yakni :

  1. PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  2. PERMENPAR Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi;
  3. PERMENPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  4. SK KMA Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan;
  5. Keputusan KMA Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Sasaran dari dilakukannya Reformasi Birokrasi agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, bersih dari KKN dan meningkatkan kapasitas & Akuntabilitas Kinerja;

Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 Area Perubahan yakni:

  1. Area 1: Manajemen Perubahan
  2. Area 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan
  3. Area 3: Penataan dan Penguatan Organisasi
  4. Area 4: Penataan Tatalaksana
  5. Area 5: Penataan Sistem Manajemen SDM
  6. Area 6: Penguatan Akuntabilitas
  7. Area 7: Penguatan Pengawasan
  8. Area 8: Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi sesuai Road Map RB 2015 – 2019 yakni:

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Mamuju agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan;

Faktor yang menjadi kunci dari keberhasilan RB ini adalah adanya sebuah Komitmen dari seluruh level manajemen, peningkatan serta pencapaian target yang berkesinambungan, perbaikan / evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara konsisten;

Langkah-langkah dari Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

  1. Mendapatkan Komitmen pimpinan yang kuat;
  2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
  3. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
  4. Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan);
  5. Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja;
  6. Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins;
  7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;
  8. Menindaklanjuti hasil dari Monitoring dan Evaluasi.

Pengarahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju:

Kepada Seluruh Hakim dan agar menjadi perhatian akan dilakukan pemilihan role model dan agen perubahan. Kedepannya Agar Tim Reformasi Birokrasi yang sudah ditunjuk dengan SK Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar membuat Laporan dari 8 Area tersebut serta melengkapi Data Pendukung / Evidencenya;

SK dan Formulir isian dari Reformasi Birokrasi tersebut harap segera dikirimkan ke Mahkamah Agung;Untuk seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Mamuju tanpa terkecuali agar sama-sama menjaga kebersihan, kekompakan dan kedisiplinan;

Masukan Ketua Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Mamuju :

  1. Untuk Kasubag Organisasi Tata Laksana Dan IT agar berkoordinasi dengan Pokja Area Penataan Peraturan Perundang-undangan agar setiap peraturan-peraturan yang baru terbit segera di download dan disosialisasikan.
  2. Untuk pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik agar prosedur dalam pelayanan tamu di tingkatkan, termasuk komitmen untuk tidak menerima tamu di ruangan kerja
  3. Petugas Pengamanan Sidang perlu di Tingkatkan
  4. Dalam hal reformasi birokrasi tidak mengjadi hambatan dalam tugas tugas kedinasan lainnya.

Demikian setelah tidak ada yang disampaikan dan dirasa telah cukup maka rapat selesai dan ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada pukul 11.00 Wita dengan berdoa bersama dengan harapan supaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Mamuju terlaksana dengan baik dan lancar.