Pengadilan Negeri Mamuju - Peta Yuridiksi

Pengantar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju

AssalamuAlaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
Om SuwastiAstu
dan Salam Kebajikan Untuk Kita Semua.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya situs web Pengadilan Negeri Mamuju dapat dipersembahkan.

Salah satu prinsip dalam penerapan good governance di era reformasi saat ini adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas tapi bertanggung jawab. Seluruh informasi dalam kegiatan pemerintahan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk informasi yang memadai agar dapat dimengerti dan diketahui masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung R.I. dalam menyikapi prinsip keterbukaan informasi tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2007, telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Reformasi dan Keterbukaan Informasi pada Jajaran Mahkamah Agung R.I. kemudian pada tanggal 5 Januari 2011, Ketua Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan Surat Keputusan No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 144/KMA/SK/VIII/2007 sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Mon20Apr2020

Peta Yuridiksi

WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MAMUJU

Pengadilan Negeri Mamuju Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Mamuju Kelas IA merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pengadilan Negeri Mamuju Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Mamuju Kelas IA merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pengadilan Negeri Mamuju Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Mamuju Kelas IA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Selain menjalankan tugas pokoknya melaksanakan fungsi peradilan, Pengadilan Negeri Mamuju diserahi pula tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan ketentuan apabila ada permintaan untuk itu serta tidak menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Peta

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Mamuju Kelas IA meliputi wilayah hukum perdata dan pidana meliputi Mamuju, Kabupaten Mamuju Dan Kabupaten Mamuju Tengah.Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Pengadilan Negeri/ PHI / Tipikor Mamuju Kelas IA meliputi wilayah Hukum perdata dan pidana meliputi Mamuju, Kabupaten Mamuju Dan Kabupaten Mamuju Tengah. Khusus untuk penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi mencakup wilayah Mamuju, Kabupaten Mamuju Dan Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar